Jambi Satukomando.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPW PWDPI) Jambi mengecam keras perilaku arogan seorang oknum pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jambi yang diduga melakukan tindakan kasar terhadap peserta aksi unjuk rasa. Ia pun mendesak Wali Kota Jambi untuk segera mengambil tindakan tegas atas insiden tersebut.
Insiden ini terjadi pada Senin (10/3/2025) usai aksi unjuk rasa yang digelar Koalisi Arah Negeri di depan kantor Dinas PUPR Kota Jambi. Aksi tersebut bertujuan menuntut penegakan aturan tata ruang terkait dugaan pelanggaran oleh restoran Gudhas Village, yang berlokasi di Jalan Adam Malik, Kecamatan Jelutung. Restoran tersebut diduga membangun pagar beton setinggi 2,5 meter tanpa mematuhi aturan jarak sempadan jalan dan ketentuan penggunaan material transparan, yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Sebelumnya, Koalisi Arah Negeri telah menggelar audiensi dengan pihak Dinas PUPR Kota Jambi, yang menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada langkah konkret yang diambil. Hal ini memicu kekecewaan masyarakat yang menilai pemerintah lamban dalam menegakkan aturan.
Ketegangan terjadi setelah aksi demonstrasi berakhir. Seorang pegawai PUPR tiba-tiba berteriak dan membentak massa aksi yang sedang menuju pintu keluar, dengan nada tinggi menuduh mereka melakukan tindakan rasis tanpa alasan yang jelas. Pernyataan ini sontak memicu kemarahan dan protes dari para peserta aksi.
“Kami sudah selesai aksi, tiba-tiba datang menuduh kami rasis tanpa alasan,” ujar salah satu peserta aksi, Risma Pasaribu, S.H.
Situasi semakin memanas hingga terjadi adu mulut antara pegawai tersebut dan massa aksi. Kepolisian yang berjaga di lokasi segera turun tangan untuk meredam ketegangan. Oknum pegawai PUPR yang terlibat langsung diamankan dan dibawa ke dalam kantor guna menghindari eskalasi lebih lanjut.
Namun, insiden ini tak berhenti di situ. Seorang peserta aksi, Amri, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW PWDPI Jambi, mengaku mengalami kekerasan fisik oleh pegawai PUPR tersebut.
“Memang ada pukulan yang mengenai bibir saya, dan cengkeraman di bagian lengan kanan,” ungkap Amri.
Aksi arogan oknum PUPR ini mendapat kecaman keras, karena dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang pegawai pemerintahan, terlebih dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang berlangsung damai. Ketua DPW PWDPI Jambi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah daerah.
“Kami mendesak Wali Kota Jambi untuk segera turun tangan dan memastikan aturan ditegakkan tanpa tebang pilih. Tindakan arogan seperti ini tidak boleh dibiarkan karena dapat mencoreng nama baik instansi pemerintah,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas PUPR Kota Jambi maupun Wali Kota Jambi terkait insiden ini. Masyarakat pun menunggu langkah konkret pemerintah dalam menangani kasus ini dan menindak pegawai yang bertindak di luar batas kewenangannya.(Tim)