Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berpandangan pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum Surya Paloh di Istana, Minggu (18/2) kemarin merupakan bentuk konsolidasi usai pemilu. Dia mengatakan jika proses demokrasi berjalan dengan baik, seharusnya konsolidasi tak perlu dilakukan apalagi rekapitulasi suara belum usai.

“Sehingga ketika di tengah-tengah proses rekapitulasi yang masih berjalan, upaya-upaya yang dipersepsikan menggalang dukungan itu kan sebenarnya justru apa yang terjadi selama ini itu tidak benar sehingga masih diperlukan suatu langkah-langkah konsolidasi seperti itu,” kata Hasto di Kantor TPN, Jakarta Pusat, Senin (19/2).

“Kalau semua proses itu berjalan baik ya tidak perlu dilakukan suatu proses konsolidasi pasca pemilu karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat,” lanjut dia.

Menurutnya, jika konsolidasi dilakukan menandakan bahwa demokrasi Indonesia dalam permasalahan yang besar.

“Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan itu menunjukkan ada, question mark, yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar,” katanya.

Hasto mengatakan Jokowi merupakan sosok yang bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi. Hal inilah yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat.

“Kalau kita lihat berdasarkan catatan kritik yang diberikan oleh para pengamat para tokoh-tokoh pro demokrasi maka Pak Jokowi sebagai sosok yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi itu sendiri,” ucap Hasto.

Saat ini, kata Hasto, koalisi pendukung Ganjar-Mahfud fokus mengawal proses rekapitulasi suara.

“Kami fokus di situ, sikap politik terkait dengan posisi PDI Perjuangan saat ini, bersama PPP, Perindo, Hanura, adalah mengawal seluruh proses demokrasi yang harus diselamatkan karena terjadi kecurangan masif dan ini disuarakan oleh banyak pihak,” tutup Hasto.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Ketum NasDem Surya Paloh bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan sambil makan malam itu berlangsung sekitar satu jam.

Hari ini, Jokowi menyebut pertemuan membahas berbagai hal termasuk soal kebangsaan hingga kondisi politik terkini.