Satukomando.com – Pernyataan Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berkampanye dan berpihak terus memicu sentimen negatif publik. PDIP mengkritisi lokasi Presiden Jokowi yang menyampaikan pendapatnya itu di markas militer, tepatnya Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma.

Sekjen DPP PDIP Kristiyanto menilai pernyataan Jokowi tentang presiden dan menteri boleh kampenye yang disampaikan di depan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Jajaran TNI di Lanud Halim Perdanakusuma itu sangat tidak elok, karena bisa mempengaruhi netralitas TNI.

“TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral. Namun hal tersebut justru mengungkapkan motif sepertinya ingin melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis,” kata Hasto, dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (25/1).

Menurut Hasto,, pernyataan Jokowi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi psikologis jajaran TNI. Bagi PDIP, lanjut dia, tidak heran jika selama ini ada dugaan ketidaknetralan TNI dalam pemilu. “Jadi akhirnya terjawab mengapa banyak intimidasi. Ganjar-Mahfud dikepung dari seluruh lini,” tandas politikus asal Yogyakarta itu.

Sekedar informasi, dalam keterangan pers usai menyerahkan secara simbolis pesawat C-130 J-30 Super Hercules ke TNI di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Rabu, 24 Januari 2024, Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dan berkampanye.

Jokowi yang merupakan ayah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka ini mengatakan selain pejabat publik, dia pejabat politik. Mengenai konflik kepentingan, dia menyebut yang paling penting adalah tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi, kemarin. *