SAROLANGUN – Satukomando.com
Dugaan pembebanan biaya kepada peserta didik di SMK Negeri 13 Sarolangun menjadi sorotan. Pasalnya, terdapat dua kelompok biaya yang dipersoalkan, yakni pengadaan pakaian seragam sekolah dan biaya Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang nilainya mencapai jutaan rupiah per siswa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengadaan seragam sekolah mencakup sejumlah perlengkapan, mulai dari baju muslim, baju praktik warna putih-putih, baju olahraga, jilbab bagi siswi, pakaian praktik, hingga topi, dasi dan berbagai atribut sekolah lainnya.
Dari keseluruhan perlengkapan tersebut, biaya yang disebutkan mencapai Rp2.600.000 untuk siswa perempuan, sedangkan siswa laki-laki sebesar Rp2.300.000.
Perbedaan nominal sebesar Rp300.000 antara siswa perempuan dan laki-laki juga perlu mendapatkan penjelasan, terutama terkait rincian harga masing-masing perlengkapan serta mekanisme pengadaannya.
Persoalan lainnya menyangkut biaya Praktik Kerja Lapangan (PKL). Berdasarkan keterangan Kepala Sekolah ketika dikonfirmasi, terdapat tiga lokasi pelaksanaan PKL dengan besaran biaya berbeda.
Untuk lokasi Lubuk Linggau, setiap siswa disebut dibebankan biaya Rp1.600.000. Sementara lokasi Kota Jambi sebesar Rp1.300.000 dan lokasi Sarolangun sebesar Rp1.075.000 per siswa.
Perbedaan biaya tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komponen pembiayaan, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, pendampingan hingga kebutuhan teknis pelaksanaan praktik.
Aturan Seragam dan Pungutan Sekolah Perlu Diperhatikan
Dalam Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah, Pasal 12 dan Pasal 13 mengatur tanggung jawab pengadaan seragam serta larangan sekolah mewajibkan pembelian seragam baru setiap penerimaan peserta didik baru maupun kenaikan kelas.
Sementara itu, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah juga mengatur secara tegas bahwa penggalangan dana oleh Komite Sekolah berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
Pasal 12 peraturan tersebut melarang Komite Sekolah melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Komite Sekolah juga dilarang menjual pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah.
Adapun terkait PKL, Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan bagi peserta didik SMK/MAK. Pelaksanaan PKL harus direncanakan, dilaksanakan, dinilai, serta dimonitor dan dievaluasi.
Dengan demikian, kegiatan PKL tidak serta-merta menjadi dasar bagi sekolah untuk menetapkan pungutan wajib tanpa penjelasan mengenai dasar pembiayaan dan pertanggungjawabannya.
Dinas Pendidikan Diminta Turun Tangan
Persoalan ini perlu mendapat perhatian Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendidikan menengah.
Pemeriksaan perlu diarahkan pada beberapa hal, antara lain apakah pembayaran seragam dan PKL bersifat wajib, siapa yang menentukan nominal, siapa penerima pembayaran, apakah terdapat keterlibatan penyedia tertentu, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
Jika memang terdapat kebutuhan pembiayaan kegiatan PKL, pihak sekolah perlu membuka rincian anggaran secara transparan kepada orang tua peserta didik.
Jangan sampai kegiatan pendidikan yang semestinya menjadi sarana peningkatan kompetensi justru menimbulkan beban pembiayaan yang tidak jelas bagi keluarga siswa.
Hak Pendidikan Jangan Dibebani Pungutan yang Tidak Jelas
Sekolah negeri harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak peserta didik.
Orang tua tentu memahami bahwa pendidikan membutuhkan biaya. Namun, setiap pembebanan biaya harus memiliki dasar yang jelas, mekanisme yang benar, serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Publik kini menunggu penjelasan: apakah biaya jutaan rupiah tersebut merupakan kebutuhan yang benar-benar diperhitungkan secara transparan, atau terdapat pembebanan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendidikan.
Sebagai bentuk komitnen terhadap profesionalitas jurnalistik dan kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang bagi Kepala Sekolah SMK Negeri 13 Sarolangun maupun pihak terkait menyampaikan hak jawab, klarifikasi dan penjelasan resmi.(BN007)