SAROLANGUN, satukomando.com. Diduga PT SMM yang berada di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan sebelum peresmian belum mengantongi izin lingkungan dan izin lingkungan baru keluar seminggu yang lalu, Senin (27/4).

Sementara pabrik tersebut sudah selesai pembangunan dan beberapa hari yang lalu sudah peresmian dan diduga izin lingkungan belum dikantongi dari proses pembangunan.

Izin lingkungan wajib dimiliki SEBELUM mendirikan pabrik dan sebelum beroperasi. Persetujuan ini, baik berupa AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL, merupakan prasyarat utama untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin operasional, sehingga membangun tanpa izin ini berisiko sanksi hukum.

Berikut adalah poin-poin penting terkait perizinan lingkungan:

Waktu Pengurusan: Harus dilakukan ditahap perencanaan sebelum konstruksi.

Dasar Hukum: Merupakan bagian dari sistem Risk-Based Approach (perizinan berusaha berbasis risiko) di oss.go.id.

Jenis Dokumen: Ditentukan oleh dampak lingkungan (AMDAL untuk dampak besar, UKL-UPL dampak sedang, SPPL dampak kecil).

Risiko: Membangun tanpa izin lingkungan dapat menyebabkan sanksi administratif, penghentian kegiatan, hingga pidana.

Sedangkan Kabid penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, Ritata Juliman mengatakan, bahwa PT tersebut baru mengatongi izin seminggu yang lalu.

“Izin lingkungan baru diberikan satu Minggu yang lalu,” ucapnya.

Lalu ia juga menyampaikan, bahwa sebelumnya PT tersebut pernah diberi sanksi terkait untuk mengurus izin lingkungan, akan tetapi kalau sanksi ini sudah dipenuhi atau sudah dilengkapi, sanksi tersebut bisa cabut.

“Saya juga menegaskan apapun itu perusahannya kalau salah kita akan tindak tegas tidak ada kompromi,”pungkasnya.

Awak media satukomando.com. masih berupaya memperoleh klarifikasi dari pihak terkait, ruang hak jawab terbuka bagi seluruh pihak, maupun manajemen perusahaan terkait, guna memberikan penjelasan resmi kepada publik.(BENNY)