LAMPUNG SELATAN — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (15/10/2026). Koperasi tersebut diproyeksikan menjadi pusat pengembangan ekonomi masyarakat, termasuk membantu pemasaran produk lokal dan memperluas peluang usaha bagi pelaku UMKM.

Dalam kunjungan itu, Zulkifli Hasan didampingi Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Peninjauan tersebut merupakan bagian dari pemantauan serentak terhadap 10.070 titik KDKMP di seluruh Indonesia untuk memastikan kesiapan fasilitas, ketersediaan barang, dan operasional koperasi.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa KDKMP harus menjadi milik masyarakat desa dan berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar tempat transaksi kebutuhan sehari-hari.
“Koperasi ini bukan punya Menko Pangan, bukan punya menteri, bukan punya Pak Presiden. Ini miliknya desa, artinya milik seluruh rakyat yang ada di desa,” tegas Zulkifli.
Menurutnya, desa harus memiliki peran lebih besar dalam rantai ekonomi, mulai dari produksi hingga pemasaran. Karena itu, koperasi perlu dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempertemukan produk masyarakat dengan pasar yang lebih luas.
KDKMP Didorong Jadi Etalase Produk UMKM
Zulkifli menjelaskan, KDKMP dapat menjadi ruang promosi bagi berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk kerajinan serta hasil produksi lokal.
Selain memanfaatkan ruang koperasi, bazar mingguan juga dapat dikembangkan untuk mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen. Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemasaran sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Intinya, koperasi ini menjadi pusat perkembangan ekonomi. Seluruh potensi UMKM bisa dipamerkan di sini, kerajinan bisa ditampilkan, dan setiap minggu bisa dibuat bazar. Kita ingin setiap desa maju dan berkembang melalui koperasi desa,” ujarnya.
Penguatan fungsi tersebut diharapkan memberi kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produknya, menjangkau konsumen baru, dan mengembangkan kegiatan usaha secara berkelanjutan.
Pemerintah Periksa Kesiapan Operasional Koperasi
Pemantauan terhadap 10.070 titik KDKMP dijadwalkan berlangsung selama delapan hari, mulai 15 Oktober 2026, dengan melibatkan jajaran kementerian, pemerintah daerah, dan aparat kewilayahan.
Pemeriksaan meliputi kondisi bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan barang, kesiapan kendaraan operasional, serta sumber daya manusia yang akan mendukung kegiatan koperasi.
Pemerintah juga memeriksa kesiapan ketersediaan sejumlah barang bersubsidi dan kebutuhan strategis masyarakat, antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, LPG 3 kilogram, serta pupuk.
Melalui pemantauan tersebut, berbagai kekurangan fasilitas dan kendala operasional diharapkan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti agar koperasi dapat memberikan pelayanan secara optimal.
KDKMP Bumisari Diharapkan Dorong Ekonomi Warga
Bagi Kabupaten Lampung Selatan, kesiapan KDKMP Bumisari menjadi bagian dari upaya memperkuat sarana ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan usaha.
Dengan pengelolaan profesional, ketersediaan barang, serta akses pemasaran yang memadai, koperasi berpotensi memperkuat hubungan antara produsen lokal dan konsumen sekaligus membuka peluang lebih luas bagi UMKM.
Namun, keberhasilan KDKMP tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan maupun lengkapnya fasilitas. Koperasi juga perlu dikelola secara transparan, melibatkan masyarakat, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggotanya serta warga desa.
Dengan demikian, KDKMP Bumisari diharapkan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.