BANDAR LAMPUNG – Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Lampung menggelar Pra Focus Group Discussion (FGD) I dalam rangka pendampingan penyiapan implementasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (30/4/2026).

Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Ruang Vidcon BPBPK Lampung dan diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan lintas sektor.

Melalui Kepala Seksi Pelaksanaan 2, Miarka Risdawati, Kepala BPBPK Lampung Achmad Irwan Kusuma menegaskan bahwa forum ini menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi implementasi LLTT yang realistis, terukur, dan berkelanjutan.

“Layanan Lumpur Tinja Terjadwal tidak bisa berjalan hanya dengan niat baik. Dibutuhkan perencanaan matang, perhitungan rasional, serta kesepahaman seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah agenda krusial dibahas secara komprehensif, meliputi penyusunan pola operasional layanan, perhitungan biaya operasi dan pemeliharaan, hingga penyusunan serta reviu tarif retribusi. Selain itu, turut dibahas penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) teknis dan administrasi, serta rencana sensus terhadap 100 kepala keluarga sebagai pilot project awal.

Pra FGD I ini melibatkan berbagai instansi, di antaranya Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, BPPRD, Bagian Hukum Setda, Dinas Kominfo, serta UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam menghadirkan layanan sanitasi yang lebih baik di Kabupaten Lampung Selatan.

Implementasi LLTT dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai wilayah gerbang Pulau Sumatera, Lampung Selatan memiliki posisi strategis dalam mencerminkan kualitas pelayanan publik dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, penguatan sistem sanitasi menjadi bagian penting dalam membangun daerah yang bersih, sehat, dan berdaya saing.

Pra FGD ini menjadi pijakan awal yang krusial, tidak hanya dalam aspek teknis perencanaan, tetapi juga dalam membangun komitmen nyata menuju sistem layanan lumpur tinja terjadwal yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*)