Bangko Satukomando.com – Proyek pemasangan listrik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bangko kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kalapas Kelas IIB Bangko memilih untuk bungkam terkait dugaan masalah yang melilit proyek tersebut. Padahal, upaya perundingan telah dilakukan untuk mencari solusi terbaik, namun tampaknya menemui jalan buntu.

 

Informasi yang dihimpun awak media mengungkap bahwa perintah Kalapas diduga tidak diindahkan oleh seorang oknum bernama Sadra Suharian. Oknum tersebut diduga memiliki peran penting dalam mengalihkan proyek pemasangan listrik kepada pihak lain, padahal sebelumnya telah ada kesepakatan dengan kontraktor pertama.

 

Pergantian kontraktor ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mengapa proyek yang sudah disepakati dengan kontraktor pertama tiba-tiba dialihkan ke pihak lain? Apakah ada indikasi pelanggaran kontrak dalam proses ini? Dan yang paling penting, mengapa Kalapas memilih untuk bungkam dan tidak memberikan penjelasan kepada publik?

 

Sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kontraktor pertama merasa sangat dirugikan dengan adanya perubahan ini. Pasalnya, kontraktor tersebut telah melakukan persiapan dan mengeluarkan biaya untuk proyek tersebut. Namun, tanpa alasan yang jelas, proyek tersebut tiba-tiba dialihkan ke pihak lain.

 

“Kami merasa sangat kecewa dan dirugikan. Kami sudah melakukan persiapan dan mengeluarkan biaya, tapi tiba-tiba proyek ini diambil begitu saja,” ujar sumber tersebut.

 

Pergantian kontraktor ini juga memunculkan dugaan adanya pelanggaran kontrak. Pasalnya, dalam perjanjian awal, tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa proyek dapat dialihkan ke pihak lain tanpa alasan yang jelas dan persetujuan dari kedua belah pihak.

 

Sikap bungkam Kalapas Kelas IIB Bangko semakin menambah kecurigaan publik. Banyak pihak menilai bahwa Kalapas seharusnya memberikan penjelasan terkait masalah ini, bukan malah menghindar dari tanggung jawab sebagai pimpinan.

 

“Kami sangat menyayangkan sikap Kalapas yang memilih untuk bungkam. Sebagai pejabat publik, seharusnya Kalapas memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait masalah ini,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Bangko.

 

Publik menuntut agar Kalapas segera memberikan penjelasan terkait dugaan masalah dalam proyek pemasangan listrik ini. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan anggaran negara, apalagi dalam proyek yang menyangkut kepentingan publik.(DA) Bersambung……