Tanjabtim Infokabarjambi.com –Beredar isu bahwa salah satu pasangan calon (paslon) Bupati di Tanjung Jabung Timur melakukan tekanan kepada masyarakat agar memilih mereka. Tindakan tersebut menuai reaksi keras dari Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi, H. Bakri. Menurutnya, intimidasi terhadap pemilih merupakan pelanggaran hak demokrasi yang serius. Hal ini disampaikannya kepada awak media saat menghadiri acara pengukuhan pasangan calon nomor urut satu, Zumilaza-Muhammad Aris, yang berlangsung di kawasan Gor Tanjab Timur.

Ketika dimintai tanggapan terkait hasil survei terbaru yang menunjukkan pasangan Zumilaza-Muhammad Aris unggul signifikan, H. Bakri menyampaikan apresiasi terhadap dukungan masyarakat. Namun, ia menyoroti isu miring mengenai tekanan yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu-isu semacam itu, apalagi dengan ancaman bahwa bantuan pemerintah akan dihentikan jika tidak memilih paslon tertentu.

H. Bakri juga mengimbau masyarakat agar memilih sesuai dengan hati nurani, tanpa rasa takut atau tertekan oleh ancaman apa pun. “Biarkan masyarakat memilih dengan bebas, itu hak demokrasi mereka,” ujarnya tegas. Ia pun menyampaikan peringatan kepada pihak-pihak yang mencoba menekan hak pilih masyarakat, mengingatkan bahwa dunia politik berputar, “Ingat, dunia ini seperti bola, kadang di atas, kadang di bawah.”

Ketua DPW PAN Provinsi Jambi itu menegaskan, demokrasi adalah tentang kebebasan dalam menentukan pilihan, dan tekanan terhadap masyarakat hanya akan menodai semangat demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. “Tidak ada tempat bagi mereka yang berupaya memaksakan pilihan masyarakat dengan cara-cara intimidatif,” tambahnya.

H. Bakri berharap agar masyarakat Tanjung Jabung Timur dapat menggunakan hak pilihnya tanpa rasa takut dan memilih calon yang benar-benar dipercaya dapat membawa perubahan positif. Ia juga mengajak para paslon untuk mengedepankan kampanye yang bersih dan menghindari praktik yang dapat mencederai proses demokrasi.(Red)