SAROLANGUN ā Satukomando.com
Dugaan pembebanan biaya pengadaan pakaian seragam dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SMK Negeri 13 Sarolangun semakin menjadi perhatian. Pasalnya, hasil investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PKP di lapangan menemukan adanya keterangan siswa yang membenarkan pembayaran seragam sekolah dengan nominal mencapai jutaan rupiah.
Dalam investigasi terhadap siswa kelas X dan kelas XII, diperoleh keterangan bahwa biaya pengadaan pakaian seragam untuk siswi perempuan mencapai Rp2.600.000, sedangkan siswa laki-laki sebesar Rp2.300.000.
Bahkan, salah seorang siswa menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya, khusus siswa laki-laki jurusan Laboratorium, biaya pengadaan pakaian seragam disebut mencapai Rp1.800.000.
Informasi dari para siswa tersebut kemudian dikonfirmasi langsung oleh LSM PKP kepada Kepala SMK Negeri 13 Sarolangun saat bertemu di lingkungan sekolah.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Sekolah membenarkan keterangan terkait besaran biaya seragam maupun informasi biaya PKL yang disampaikan dalam proses konfirmasi tersebut.
Dengan demikian, informasi mengenai nominal pembiayaan tersebut tidak hanya bersumber dari keterangan siswa, tetapi juga telah dikonfirmasi kepada Kepala Sekolah. Meski demikian, mekanisme penetapan dan pertanggungjawaban biaya masih perlu dijelaskan secara terbuka.
*Biaya PKL Kelas XII/3 Juga Menjadi Sorotan*
Selain pengadaan seragam, biaya Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa kelas XII/3 turut menjadi perhatian LSM PKP.
Berdasarkan keterangan Kepala Sekolah saat dikonfirmasi, terdapat tiga lokasi pelaksanaan PKL dengan besaran biaya berbeda, yakni:
1. Kota Lubuk Linggau sebesar Rp1.600.000 per siswa.
2. Kota Jambi sebesar Rp1.300.000 per siswa.
3. Wilayah Sarolangun sebesar Rp1.075.000 per siswa.
Perbedaan biaya berdasarkan lokasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komponen pembiayaan yang ditetapkan sekolah.
Apakah biaya tersebut mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, pendampingan, administrasi, dan kebutuhan lainnya? Bagaimana mekanisme penetapan serta pertanggungjawaban penggunaan dana dari masing-masing siswa?
Hal inilah yang perlu dibuka secara transparan agar orang tua peserta didik mengetahui secara jelas penggunaan uang yang dibayarkan.
*Regulasi Seragam dan Pembiayaan Sekolah Perlu Diperiksa*
Persoalan pengadaan seragam sekolah perlu dilihat berdasarkan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah.
Pasal 12 mengatur tanggung jawab pengadaan pakaian seragam, sedangkan Pasal 13 melarang sekolah mengatur kewajiban dan/atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali peserta didik untuk membeli seragam baru pada setiap penerimaan peserta didik baru maupun kenaikan kelas.
Sementara itu, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur bahwa penggalangan dana oleh Komite Sekolah berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
Adapun pelaksanaan PKL mengacu pada Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 yang mengatur penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan bagi peserta didik SMK/MAK.
Keberadaan kegiatan PKL tidak serta-merta menjadi dasar untuk menetapkan pungutan wajib tanpa kejelasan komponen biaya, dasar pembiayaan, dan pertanggungjawabannya.
*Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Diminta Turun Tangan*
Atas hasil investigasi dan konfirmasi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme pengadaan seragam dan pembiayaan PKL di SMK Negeri 13 Sarolangun.
Pemeriksaan perlu mencakup dasar penetapan nominal, mekanisme pengadaan, pihak penerima pembayaran, keterlibatan penyedia seragam, sumber pembiayaan kegiatan PKL, serta kesesuaian penggunaan dana dengan RKAS sekolah.
Jangan sampai orang tua peserta didik dibebani biaya pendidikan jutaan rupiah tanpa memperoleh penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan ini bukan sekadar mempertanyakan mahal atau murahnya seragam maupun biaya PKL, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, transparansi pengelolaan pembiayaan pendidikan, dan perlindungan hak peserta didik.
**Redaksi satukomando.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala SMK Negeri 13 Sarolangun, Komite Sekolah, maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.**
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya mendorong tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(DA)
