JAMBI – SATUKOMANDO.COM Anggapan bahwa investasi terhambat akibat isu lingkungan dan ketidakpastian hukum dinilai keliru dan menyesatkan. Aktivis Gerakan Anak Bangsa Peduli (GAB Peduli), Syaiful Iskandar, menegaskan bahwa persoalan utama mandeknya investasi di Indonesia justru terletak pada lemahnya tata kelola pemerintahan dan kualitas implementasi kebijakan, bukan pada penolakan masyarakat atau regulasi lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Syaiful dalam pandangan kritisnya menanggapi narasi yang kerap menyalahkan isu lingkungan sebagai penghambat iklim investasi. Menurutnya, investasi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berkelindan dengan kapasitas institusi negara, kualitas kebijakan publik, penerimaan sosial, serta keberlanjutan lingkungan.
“Lingkungan bukan alasan, tapi bagian dari hukum positif yang mengikat. AMDAL, UKL-UPL, dan prinsip kehati-hatian bukan opsi, melainkan kewajiban hukum,” tegas Syaiful, Senin (—).
Ia menilai, ketika isu lingkungan mencuat dalam proyek investasi, yang sesungguhnya diuji bukan niat investasi, melainkan kepatuhan negara dan investor terhadap hukum yang mereka buat sendiri. Konflik antara masyarakat dan proyek investasi, lanjutnya, sering kali lahir bukan karena ketidakpastian hukum, tetapi akibat kepastian hukum yang timpang.
“Banyak izin terbit cepat, tapi partisipasi publik dangkal. Prosedur dipenuhi, namun substansi keadilan diabaikan. Ketika ruang hidup masyarakat dipertaruhkan tanpa dialog yang setara, penolakan adalah bentuk rasional, bukan gangguan pembangunan,” ujarnya.
Syaiful juga meluruskan anggapan bahwa pemerintah daerah bersikap pasif. Menurutnya, reformasi perizinan seperti digitalisasi OSS dan harmonisasi regulasi pusat-daerah memang telah dilakukan. Namun persoalan mendasar terletak pada kualitas tata kelola dalam pelaksanaan, khususnya pada aspek pengawasan, transparansi, dan keadilan prosedural.
Ia menegaskan, membenturkan investasi dengan perlindungan lingkungan adalah paradigma usang. Fakta menunjukkan, investasi yang mengabaikan aspek sosial dan ekologis justru rentan konflik, kehilangan legitimasi, serta menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang jauh lebih besar di kemudian hari.
“Investasi yang dibangun di atas kepastian hukum yang adil, partisipasi publik yang bermakna, dan penghormatan terhadap lingkungan justru lebih stabil dan berkelanjutan,” jelasnya.
Syaiful menutup dengan menegaskan bahwa investasi tidak terjebak oleh lingkungan maupun masyarakat yang kritis, melainkan oleh tata kelola yang belum dewasa. Tata kelola yang mengutamakan kecepatan di atas keadilan dan prosedur di atas legitimasi sosial, dinilai menjadi akar persoalan berulangnya konflik investasi.
“Selama negara terus mencari kambing hitam tanpa membenahi kualitas pengambilan keputusan dan penegakan hukum, investasi akan terus berjalan di tempat, dan pembangunan kehilangan makna substantifnya,” pungkasnya.