SAROLANGUN, Satukomando..com- Ketua LSM PKP buka suara dan menanggapi polemik lahan transmigrasi Desa Ranggo trans 1 dan 2.

 

ketua LSM PKP (Pemantau KebijakanPublik) Atrizal mengatakan,

pihaknya mengamati, meneliti dan memperhatikan pemberitaan yang diterbitkan oleh media terakhir ini, terkait polemik lahan transmigrasi.

 

“Pemberitaan itu saat ini di Sarolangun sangat menarik dan juga gamblang dari persoalan transmigrasi di desa ranggo” ungkapnya, Jum’at (27/2).

 

Menurutnya, isu yang diangkat adalah perihal lahan transmigrasi yang diduga kuasai pihak PTPN VI Kini PTPN IV, itu indentik dengan menyuarakan suara keadilan warga transmigrasi yang selama ini terkubur hampir dua dekade.

 

“Setelah kami telaah pemberitaan  dari edisi awal sampai edisi  sekarang, ini murni suara dari masyarakat yang perlu diperjuangkan hak-haknya, tentu hal seperti ini harus sampai dilibatkan pemerintah daerah Sarolangun,”bebernya.

 

Ia juga menyampaikan, pemerintahan seharusnya cepat tanggap dalam menanggapi isu terkini tentang polemik transmigrasi Desa Ranggo trans 1, pemerintah harus mencari jalan keluar.

 

“Pemerintah jangan terkesan kaku dan juga jangan janji – janji nanti akan cari jalan kaluar. Masyarakat butuh kejelasan pasti dari pemerintah daerah,” ungkapnya.

 

Lanjutnya. Pemberitaan tentang tanah masyarakat transmigrasi Desa Ranggo khusus trans 1 dan trans 2, terkait tanah masyarakat Lu 1 dan tanah masyarakat Lu 2, yang dikuasai oleh PTPN IV  sampai sekarang masih menjadi Polemik.Tanpa ada status yang jelas yang dikuasi oleh PTPN IV.

 

“Maka dari itu kami dari Lembaga Sosial Kontrol Pemantau Kebijakan Publik,(LSM PKP) menyatakan sikap akan mengawal dan ikut andil membantu masyarakat untuk mendapatkan kembali hak haknya yang sudah dicaplok pihak PTPNIV,”ucapnya.

 

“Bersama sama memperjuangkan hak masyarakat dan mendapatkan kembali haknya dan kami siap membantu menyuarakan didepan publik baik di Sarolangun maupun ke Pemerintah Pusat, DPR RI dan Kementrian BUMN,”pungkasnya(BENNY)