BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi secara jujur, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya.
Ketersediaan data yang akurat dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (8/8/2026). Kegiatan ini melibatkan BPS, Pemprov Lampung, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta berbagai unsur masyarakat.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menegaskan bahwa data memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, semangat persatuan saat ini juga perlu diwujudkan melalui kesadaran bersama untuk membangun satu basis data yang akurat.
“Kalau dulu yang mempersatukan kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, hari ini yang mempersatukan kita adalah satu Indonesia, satu data,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sensus berbeda dengan survei karena pendataan dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang lebih lengkap.
Karena itu, masyarakat diharapkan terbuka dalam menyampaikan informasi, termasuk mengenai kegiatan ekonomi digital dan usaha rumahan yang berkembang seiring kemajuan teknologi.
“Kalau aktivitas ekonomi digital tidak terekam, maka tidak terdata. Makanya penting untuk jujur,” katanya.
Menurutnya, data yang tidak sesuai kondisi sebenarnya berisiko menghasilkan kebijakan yang kurang tepat. Sebaliknya, data yang akurat dapat membantu pemerintah merancang program pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
8.619 Petugas BPS Turun ke Lapangan
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lampung telah mencatat capaian positif. Pada tahap pertama, Lampung disebut menempati peringkat pertama secara nasional.
Meski demikian, capaian tersebut perlu dipertahankan melalui tahapan evaluasi berikutnya.
Saat ini, sebanyak 8.619 petugas BPS dikerahkan untuk melakukan pendataan di berbagai wilayah Lampung, mulai dari pasar, pertokoan, kawasan industri, keluarga, hingga usaha yang dijalankan dari rumah.
Ahmadriswan menegaskan bahwa tantangan utama pelaksanaan sensus bukan semata-mata persoalan anggaran, metodologi, atau teknologi, melainkan membangun kepercayaan masyarakat terhadap petugas dan proses pendataan.
Ia mengajak tokoh masyarakat membantu menyampaikan informasi yang benar mengenai sensus sekaligus mendorong warga menerima petugas yang datang melakukan pendataan.
Menurutnya, data Sensus Ekonomi dibutuhkan untuk memperoleh gambaran struktur perekonomian secara lebih terperinci, termasuk hingga tingkat kecamatan yang belum sepenuhnya tergambarkan melalui data berbasis survei.
Ahmadriswan juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk menghasilkan indikator statistik dan mendukung penyusunan kebijakan, bukan untuk kepentingan pemungutan pajak.
Bagi masyarakat yang memiliki aktivitas padat, khususnya di kawasan perumahan, BPS juga menyediakan mekanisme pendataan mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tidak ada pelaku usaha, tidak ada keluarga yang boleh terlewat cacah. Kalau ada yang terlewat, BPS merasa belum optimal dalam melakukan pekerjaan,” tegasnya.
Capaian Pendataan Lampung Capai 87 Persen
Ketua FPK Provinsi Lampung, Hi. Darussalam, menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, FPK memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dari beragam latar belakang suku dan etnis.
Ia mengajak seluruh anggota FPK memberikan data sesuai fakta agar pemerintah memperoleh gambaran ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
“Bagaimana Lampung ini akan maju kalau kita sebagai masyarakat tidak memberikan data yang sebenarnya. Harapan saya kepada seluruh anggota FPK, bantulah memberikan data Sensus Ekonomi di Lampung dengan fakta yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Rahmat Yuda Kesatria, menegaskan bahwa keberhasilan sensus merupakan tanggung jawab bersama.
Ia menyebut capaian pelaksanaan Sensus Ekonomi di Lampung saat kegiatan berlangsung telah mencapai sekitar 87 persen. Dukungan FPK, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan capaian tersebut sekaligus membantu mempertahankan posisi Lampung secara nasional.
Rahmat juga menekankan pentingnya sosialisasi untuk mencegah penolakan, kesalahpahaman, dan beredarnya informasi keliru mengenai proses pendataan.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi tahun 2026 bukan hanya tugas BPS semata, melainkan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Melalui kolaborasi Pemprov Lampung, BPS, Kesbangpol, dan FPK, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan berjalan lebih optimal dengan partisipasi masyarakat yang semakin luas.
Data yang lengkap dan akurat diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, memetakan potensi usaha, serta mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran di seluruh wilayah Lampung.