LAMPUNG BARAT — Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melantik 12 Penjabat (Pj) Peratin di empat kecamatan untuk memastikan pelayanan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat di tingkat pekon tetap berjalan.

Pelantikan yang berlangsung serentak pada Rabu (26/8/2026) tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/262/KPTS/III.12/2026.

Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin memimpin langsung pelantikan Pj Peratin di Kecamatan Sukau. Sementara di tiga kecamatan lainnya, pelantikan dihadiri jajaran pejabat pemerintah daerah.

Sebanyak 12 Pj Peratin yang dilantik terdiri dari dua orang di Kecamatan Sukau, dua orang di Kecamatan Belalau, lima orang di Kecamatan Air Hitam dan tiga orang di Kecamatan Kebun Tebu.

Berikut 12 Pj Peratin yang Dilantik:

Kecamatan Sukau

1. Dharma Setiawan, S.H. — Pj Peratin Pekon Bandar Baru
2. Selamat Mulyadi — Pj Peratin Pekon Bumi Jaya

Kecamatan Belalau

1. Asmaranita — Pj Peratin Pekon Hujung
2. Selamat Putra — Pj Peratin Pekon Pajar Agung

Kecamatan Air Hitam

1. Harsono — Pj Peratin Pekon Sinar Jaya
2. Hamidi — Pj Peratin Pekon Sidodadi
3. Muhaimin — Pj Peratin Pekon Rigis
4. Tri Wedarti — Pj Peratin Pekon Sukadamai
5. Evi Yanto — Pj Peratin Pekon Sukajadi

Kecamatan Kebun Tebu

1. Distomi, S.P. — Pj Peratin Pekon Tri Budimakmur
2. Dedi Gunawan, S.H. — Pj Peratin Pekon Ciptamulya
3. Fhitri Aydi, S.Sos. — Pj Peratin Pekon Sinar Luas

Wabup: Jabatan Pj Peratin Bukan Sekadar Seremonial

Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin menegaskan, pengangkatan Pj Peratin bukan sekadar pergantian jabatan atau agenda seremonial. Para pejabat yang dilantik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelayanan masyarakat tidak terhenti.

Menurutnya, jabatan tersebut merupakan bentuk kepercayaan yang harus dibuktikan melalui kinerja dan pelayanan nyata.

“Saudara ditunjuk bukan karena kebetulan. Ini adalah kepercayaan negara dan masyarakat. Jabatan ini adalah ujian. Bagaimana saudara mengelola kepercayaan itu menjadi pelayanan nyata,” tegas Mad Hasnurin.

Ia meminta seluruh Pj Peratin aktif turun ke tengah masyarakat. Pelayanan administrasi, bantuan sosial hingga persoalan yang menyangkut kepentingan warga harus mendapat perhatian.

“Pintu balai pekon harus terbuka. Semua warga adalah tanggung jawab saudara,” ujarnya.

Dana Desa Diminta Tepat Sasaran

Mad Hasnurin juga mengingatkan agar pemerintahan pekon dijalankan secara transparan dan akuntabel. Sinergi dengan Lembaga Himpun Pekon (LHP) serta lembaga kemasyarakatan harus diperkuat, terutama dalam pengelolaan Dana Desa.

Ia meminta anggaran desa benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, pemberdayaan ekonomi serta pembangunan infrastruktur dasar.

Selain itu, Pj Peratin diminta tidak membuat kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, termasuk dalam persoalan pergantian perangkat pekon.

Mad Hasnurin menegaskan, pergantian Pj Peratin tidak otomatis berarti seluruh perangkat pekon harus diganti.

“Jangan jadikan ini ajang sapu bersih. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat ada mekanismenya. Wajib konsultasi ke Camat dan mendapat persetujuan Bupati. Jika dilanggar, maka itu cacat hukum,” tegasnya.

Pemkab Pastikan Pj Peratin Dalam Pengawasan

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Lampung Barat Ahmad Hikami mengatakan, para Pj Peratin akan menjalankan tugas selama satu tahun ke depan sambil menunggu terpilihnya Peratin definitif.

Ia berharap seluruh Pj Peratin mampu menjaga roda pemerintahan pekon tetap berjalan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik. Selama satu tahun ke depan, pelaksanaan tugas Pj Peratin akan terus berada dalam pembinaan dan pengawasan Camat hingga nanti ada Peratin definitif terpilih,” kata Hikami.

Menurutnya, tugas Pj Peratin bukan hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat.

Karena itu, koordinasi antara Pj Peratin dan pemerintah kecamatan harus berjalan harmonis agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Pelantikan 12 Pj Peratin tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat pelayanan pemerintahan di tingkat pekon sekaligus memastikan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.