SATU KOMANDO, Tanjab Barat – Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) bersama awak media dan Ketua Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Bidik Indonesia, Achmadi Anom, turun langsung kelokasi SMKN 1 untuk melakukan investigasi atas permasalahan yang sempat heboh di media.
Untuk memastikan kebenaran berita yang beredar beberapa waktu lalu, maka demi menjalankan tugas sebagai jurnalis yang sesuai kode etik maka dilakukan konfirmasi dan investigasi ormas, maka mengadakan pengecekan langsung ke obyek yang menjadi pembicaraan.
Pengecekan atas berita yang beredar atas adanya orasi para siswa-siswi SMKN 1 Tanjung Jabung Barat atas 14 tuntutan yang disampaikan
[sc name=”klikjuga” ][/sc]
Namun ketika dilakukan investigasi adanya kejanggalan atas 14 poin tuntutan tersebut yaitu :
- Sekolah ini banyak kali aturan
- Kemana dana ATK Dana Bos
- Arogansi dari pimpinan
- Mana Fungsi Satpam (Helm Siswa hilang semua)
- Kami ingin bisnis centre di buka kembali
- Kenapa Baju Seragam Kelas 10 blm jadi
- Tolong Organisasi Kesiswaan diaktifkan
- Kenapa penggunaaan fasilitas dibatasi
- Tidak mendukung anak berprestasi
- Kemana anggaran HUT RI
- Ada masalah apa dengan pengunduran guru Hasan
- WC yang tak terawat
- Tidak adanya listrik dibangunan atas
- Turunkan nominal uang komite.
Atas investigasi yang dilakukan media dari Provinsi Jambi yang menegakkan kebenaran sesuai UU Pers No 40 Tahun 1999 maka semua yang di tuntut para siswa kala orasi terhadap Pimpinan SMKN 1 Tanjab barat terbilang mengada – ada.
Mengingat kepemimpinan dari PLT Kepsek baru seumur jagung (5 bulan). Jadi ketika di investigasi kepada obyek, semua bertolak belakang dari yang dituntut para siswa tersebut.
[sc name=”klikjuga” ][/sc]
Media Pers Bhayangkara dan Sinergritas serta LSM Bidik Indonesia, hanya melakukan pencarian fakta kebenaran bukan pembenaran sebelah pihak dengan melakukan investigasi lapangan.
Dan ternyata hasil yang didapat ditekankan kembali bahwa sesuai fakta dilapangan ditemui jawaban dari 14 poin yang dituntut dan semua tidak benar adanya dan terjawab atas 14 point tersebut
Jadi hasil investigasi bahwa PLT Kepsek N tidak terlibat atas point tersebut .
Dan diminta pihak Dinas Pemdidikan Provinsi untuk bijak menyikapi masalah ini , jangan sempat timbul hal yang tidak sesuai fakta dan berujung hukum. (Achmadi)