BANGKO Satukomando-com – Rumah Sakit Merangin Medical Center (MMC), salah satu fasilitas kesehatan terkemuka di Kabupaten Merangin, kini disorot terkait dugaan ketidak milikan izin resmi pengelolaan air tanah. Informasi yang diterima media menyebutkan bahwa rumah sakit tersebut diduga tidak memiliki Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) atas sumur bor yang beroperasi di lingkungan rumah sakit.
Saat awak media berusaha mengonfirmasi langsung ke lokasi terkait keberadaan dokumen perizinan tersebut, dr.susi sebagai Manajer Operasional Merangin Medical Center terkesan menghindar dan tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Ketidakmampuan pihak pengelola memberikan penjelasan yang jelas justru semakin memperkuat dugaan yang beredar di tengah masyarakat.

Belum selesai di situ, muncul pertanyaan lain yang tak kalah mencengangkan dari warga yang enggan disebutkan namanya: “Mungkin kah rumah sakit sebesar Merangin Medical Center, dengan kebutuhan air yang begitu besar setiap harinya, hanya membayar biaya pengelolaan air tanah sebesar ± Rp300.000 an per bulan?”
Angka yang terasa sangat minim itu tentu patut dipertanyakan. Sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, ditegaskan dengan jelas bahwa air merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Setiap pendayagunaan air untuk kebutuhan usaha — termasuk pengelolaan rumah sakit — wajib memiliki Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPA). Pengecualian hanya berlaku untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat skala kecil — jelas sekali rumah sakit besar tidak masuk dalam kategori tersebut.

Undang-undang ini juga mengatur bahwa setiap pemegang izin wajib membayar Biaya Pengelolaan Sumber Daya Air yang besarnya ditetapkan berdasarkan volume air yang diambil serta skala pemanfaatannya. Logikanya, semakin besar volume air yang disedot dan semakin besar skala kegiatan yang dijalankan, maka kewajiban pembayarannya pun seharusnya berbanding lurus. Bukan justru sebaliknya, dengan angka yang terasa jauh di bawah kewajaran.
Jika aturannya sudah sejelas itu, mengapa rumah sakit yang mengandalkan kepercayaan masyarakat ini justru seolah-olah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku? Apakah karena namanya cukup besar, maka aturan pun bisa dikesampingkan begitu saja? Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan: di mana izinnya, dan berapa sebenarnya kewajiban yang telah disetorkan selama ini. Sebab air tanah bukan milik perseorangan — ia adalah warisan bersama yang jika dieksploitasi tanpa kendali, generasi kita lah yang kelak akan kehabisan air bersih.
Kepada pihak pengelola Merangin Medical Center, pintu hak jawab tetap terbuka lebar.terkait adanya pemberitaan ini.(DA) Bersambung…..
