MUARO JAMBI, SATUKOMANDO.COM — Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Jambi menjadi sorotan publik menyusul polemik aktivitas bongkar muat barang di Jeti Doni Pasir, Desa Niaso, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Selain persoalan aktivitas kepelabuhanan tersebut, publik juga mempertanyakan tiga kali rencana aksi LSM GRAM di lingkungan PT Pelindo yang disebut batal terlaksana.
Sorotan ini mencuat pada Kamis (12/11/2026), setelah muncul berbagai pertanyaan masyarakat mengenai fungsi pengawasan KSOP terhadap aktivitas bongkar muat barang yang diduga berasal dari luar daerah dan ditujukan ke wilayah Jambi.
Aktivitas tersebut sebelumnya berlangsung di Jeti Doni Pasir dengan menggunakan kapal TB Sinar Timur dan BG Sinar Barat. Namun, hingga kini, masyarakat masih menantikan penjelasan resmi mengenai kelengkapan dokumen, perizinan, serta kesesuaian kegiatan tersebut dengan ketentuan kepelabuhanan yang berlaku.
Sebagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang keselamatan dan pengawasan pelayaran serta kepelabuhanan, KSOP Jambi diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
TIGA KALI RENCANA AKSI LSM GRAM BATAL
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah rencana aksi LSM GRAM di PT Pelindo. Berdasarkan informasi yang dihimpun, organisasi tersebut disebut telah tiga kali menyampaikan surat pemberitahuan rencana aksi, namun seluruh agenda tersebut dikabarkan batal terlaksana.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai penyebab berulangnya pembatalan tersebut. Apakah terdapat kendala teknis, persoalan koordinasi, atau faktor lain yang hingga kini belum dijelaskan secara terbuka?
KSOP TAK HADIR DALAM MEDIASI?
Sorotan semakin menguat setelah proses mediasi yang berlangsung di Kantor Polsek KP3 pada Senin (9/11/2026). Berdasarkan informasi dari pihak terkait, tidak terdapat perwakilan KSOP Jambi yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Ketidakhadiran itu menjadi perhatian karena persoalan yang dibahas berkaitan dengan aktivitas bongkar muat dan pengawasan kepelabuhanan yang menjadi salah satu ranah kewenangan KSOP.
Publik pun mempertanyakan alasan ketidakhadiran tersebut serta sejauh mana KSOP telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas di Jeti Doni Pasir.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN DIAM
Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi dari KSOP Jambi dan PT Pelindo terkait polemik tersebut. Klarifikasi diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari legalitas kegiatan bongkar muat, mekanisme pengawasan, hingga alasan tiga kali rencana aksi LSM GRAM yang disebut batal.
Transparansi menjadi penting agar persoalan ini tidak terus berkembang menjadi polemik tanpa kepastian.
KSOP Jambi, PT Pelindo, serta instansi terkait diharapkan tidak mengabaikan pertanyaan publik. Apabila seluruh kegiatan telah berjalan sesuai aturan, keterbukaan informasi tentu menjadi langkah penting untuk membuktikannya.
Kini masyarakat menunggu jawaban tegas: bagaimana sebenarnya pengawasan kepelabuhanan dijalankan, mengapa tiga kali rencana aksi disebut batal, dan apa alasan tidak hadirnya perwakilan KSOP dalam mediasi 9 November 2026?
Hak publik untuk memperoleh informasi yang jelas harus dihormati. Jangan biarkan tanda tanya terus menggantung tanpa penjelasan.(Red)