JAMBI – SATUKOMANDO.COM Dugaan penyimpangan dalam pengadaan tenda gratis untuk Rukun Tetangga (RT) se-Kota Jambi senilai Rp806,4 juta mencuat dan resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi.
Laporan tersebut disampaikan Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) pada 7 September 2026. Pelapor meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan mark-up harga, proses pengerjaan, kesesuaian perusahaan penyedia, hingga dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam proyek yang berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2026.
Ketua MPRJ, Bob To, mengatakan laporan dibuat setelah pihaknya melakukan investigasi lapangan dan menelusuri rantai pasok serta pengerjaan tenda.
Menurut MPRJ, penyedia pengadaan, CV Diva Agung Lestari, diduga tidak mengerjakan sendiri seluruh pekerjaan. MPRJ mengklaim menemukan pengerjaan tenda dilakukan oleh pihak lain di kawasan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi.
Temuan tersebut menjadi sorotan karena, berdasarkan keterangan yang disampaikan MPRJ, terdapat perbedaan antara biaya pengerjaan di lapangan dengan nilai yang tercantum dalam pengadaan.
“Dari pengakuan tukang las di lokasi, mereka hanya dibayar Rp6 juta per unit untuk merakit tenda besi utuh. Sementara dalam kontrak yang ditagihkan ke kas daerah, harga per unitnya mencapai Rp8 juta. Ada selisih Rp2 juta per tenda,” ujar Bob To.
MPRJ kemudian memperkirakan adanya potensi kerugian negara lebih dari Rp200 juta. Namun, angka tersebut masih merupakan perhitungan pihak pelapor dan belum dapat disebut sebagai kerugian negara sebelum dilakukan pemeriksaan serta perhitungan oleh lembaga yang berwenang.
Selain persoalan harga, MPRJ juga mempertanyakan profil dan kesesuaian bidang usaha CV Diva Agung Lestari dengan pekerjaan pengadaan tenda.
MPRJ menyebut hasil penelusuran mereka terhadap sistem E-Purchasing menunjukkan perusahaan tersebut tercatat pada etalase yang berkaitan dengan jasa kebersihan perkantoran, bukan sebagai produsen atau penyedia tenda besi.
Kondisi tersebut, menurut MPRJ, perlu dijelaskan oleh pihak terkait, khususnya mengenai proses verifikasi penyedia, spesifikasi pekerjaan, dasar pemilihan perusahaan, serta mekanisme pengadaan yang digunakan.
MPRJ juga menduga adanya penggunaan perusahaan sebagai “pinjam bendera” dan kemungkinan pengaturan dalam proses pengadaan. Tuduhan tersebut masih berupa dugaan dari pihak pelapor dan membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, kontrak, pekerjaan fisik, serta aliran pembayaran.
Nama Naim, S.H., Wakil Ketua III DPRD Kota Jambi, turut disebut dalam laporan MPRJ. Pemkot Jambi mencatat Naim sebagai salah satu pimpinan DPRD Kota Jambi periode 2024–2029.
MPRJ mengaitkan nama Naim karena lokasi bengkel yang disebut menjadi tempat pengerjaan tenda berada di kawasan yang berdekatan dengan kediamannya. Namun, kedekatan lokasi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan Naim dalam proyek maupun adanya keuntungan pribadi.
Atas temuan tersebut, MPRJ meminta Kejati Jambi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, yakni:
1. Sekretaris Daerah Kota Jambi;
2. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Jambi;
3. Direktur Utama CV Diva Agung Lestari;
4. Naim, S.H., Wakil Ketua III DPRD Kota Jambi.
“Kami tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Kami meminta Kejati Jambi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk menelusuri proses pengadaan, harga, pekerjaan fisik dan aliran dana,” kata Bob To.
MPRJ juga meminta aparat penegak hukum mengklarifikasi dugaan adanya keuntungan atau fee apabila dalam proses penyelidikan nantinya ditemukan indikasi pelanggaran.
Sementara itu, hingga berita ini disusun, belum ada putusan atau hasil pemeriksaan aparat penegak hukum yang menyatakan telah terjadi tindak pidana korupsi maupun menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka.
Karena itu, dugaan mark-up, penggunaan perusahaan sebagai “pinjam bendera”, maupun dugaan keterlibatan Naim masih merupakan materi laporan dan tudingan pihak pelapor yang harus diverifikasi secara hukum.
Kejati Jambi diharapkan dapat menelusuri seluruh dokumen pengadaan, mulai dari perencanaan anggaran, proses pemilihan penyedia, spesifikasi dan jumlah tenda, harga satuan, kontrak, pekerjaan fisik, hingga proses pembayaran.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah pengadaan tenda gratis bagi RT se-Kota Jambi senilai Rp806,4 juta telah berjalan sesuai ketentuan atau terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
