KOTA JAMBI – SATUKOMANDO.COM Sejumlah persoalan krusial yang melilit Kota Jambi sepanjang 2025 dinilai semakin mencekam kehidupan dan masa depan ribuan warga. Mulai dari persoalan tata ruang, banjir, ancaman industri batubara, hingga lemahnya pelayanan publik, kini menjadi dilema serius yang belum menunjukkan solusi konkret,,Kritik keras ini disampaikan oleh Syaiful Iskandar, aktivis Gerakan Anak Bangsa Peduli (GAB Peduli), yang menilai pemerintah kota belum sigap merespons persoalan mendasar masyarakat.
Menurut Syaiful, ribuan bidang tanah di sejumlah kelurahan dan kecamatan kini disebut masuk zona merah, memicu kecemasan warga terhadap kepastian tempat tinggal dan masa depan mereka,Selain itu, hujan deras selama 1–2 jam saja sudah memicu banjir di berbagai titik, merendam jalan dan permukiman warga
Ancaman lain datang dari rencana pembangunan terminal batubara di wilayah kota, yang dinilai mengorbankan keselamatan rakyat demi kepentingan bisnis.
Di sektor ekonomi, kejayaan pasar-pasar kota terus meredup, ratusan kios dan ruko terbengkalai hingga ambruk, menjelma seperti “percandian modern” yang mati aktivitas.
Sementara itu, kantong pertanian dan lahan pangan terus menyusut akibat alih fungsi lahan, memicu ancaman serius terhadap ketahanan pangan kota,Masalah persampahan pun kian mengkhawatirkan, dengan banyak titik penampungan cepat penuh, memicu polusi, gangguan kesehatan, dan merusak keindahan kota.
Seluruh persoalan tersebut terjadi di wilayah Kota Jambi, mencakup sejumlah kelurahan dan kecamatan yang terdampak langsung,Kondisi ini mencuat dan disorot publik pada akhir 2025, seiring meningkatnya keluhan warga dan dampak nyata yang dirasakan sehari-hari,Syaiful menilai akar persoalan terletak pada lemahnya perencanaan tata kota, minimnya pengawasan, serta rendahnya respons pemerintah daerah terhadap aspirasi dan kebutuhan warga.
Ia menegaskan, tanpa langkah tegas, transparan, dan berpihak pada rakyat, Kota Jambi berisiko terjebak dalam krisis multidimensi—lingkungan rusak, ekonomi melemah, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat.
“Pelayanan pemerintah yang low respon membuat warga sulit berharap hidup bahagia, aman, dan transparan di kotanya sendiri,” tegas Syaiful Iskandar, Rabu (31/12/2025).
(Red)