LAMPUNG – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, membuka Rapat Koordinasi Swasembada Pangan Provinsi Lampung yang digelar di Balai Keratun Lt. 3, pada Rabu (18/12/24).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari visi Presiden RI 2024-2029 yang tercantum dalam Asta Cita, salah satunya untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, dan ekonomi.

“Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal kesiapan Provinsi Lampung dalam mendukung program pemerintah untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional, yang awalnya ditargetkan pada tahun 2029 menjadi 2027,” ujar Pj. Sekdaprov Lampung.

Selama empat tahun terakhir, produksi padi di Lampung menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan luas tanam yang meningkat dari 489.573 hektar pada 2021 menjadi 531.616 hektar pada 2024. Namun, produktivitas tahun ini diperkirakan mengalami penurunan menjadi 51,37 Ku/Ha, dari 52,03 Ku/Ha pada tahun sebelumnya, akibat dampak kekeringan.

Tantangan pembangunan sektor pertanian di Lampung cukup besar, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, konversi lahan, hingga masalah distribusi. Meskipun demikian, Lampung menargetkan luas tanam sebesar 1.034.205 hektar pada 2025, yang terdiri dari 849.384 hektar pertanaman reguler dan 184.821 hektar untuk optimalisasi lahan serta pencetakan sawah baru.

Untuk mendukung target tersebut, Pj. Sekdaprov Lampung menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak terkait dan upaya luar biasa melalui:

• Penyediaan air sepanjang tahun dengan perbaikan irigasi, pompa air, embung, dan infrastruktur pendukung lainnya.
• Ketersediaan pupuk, benih, serta alat dan mesin pertanian.
• Pendampingan teknis kepada petani di lapangan.

“Koordinasi dan sinergi antara seluruh pihak sangat penting agar kita dapat mewujudkan Swasembada Pangan yang telah menjadi cita-cita kita bersama,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, meminta agar seluruh pejabat kabupaten/kota segera memenuhi permintaan data kondisi lapangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian RI untuk mendukung perbaikan program.

Sebagai wujud komitmen, pada rakor tersebut, perwakilan dari seluruh kabupaten/kota di Lampung menandatangani kesepakatan mengenai target swasembada pangan 2025.

Rakor ini dihadiri oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian, Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si, Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala Dinas terkait, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Kodim Kabupaten/Kota, serta perwakilan BPS dan BMKG Provinsi Lampung. (Red)