SATUKOMANDO, Tanggamus – Kasuk-kasuk adanya media yang menerima kucuran dana Publikasi Advetorial Tahun 2023 dengan nilai ratusan juta menjadi bola panas bagi Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Ada yang menyebut, Dinas Kominfo sedang menghadapi buah Simalakama.

Kantor Bupati Kabupaten Tanggamus pada Senin (08/01/2024) lebih ramai dari biasanya. Terlihat puluhan orang berdiri berjejer mengelilingi pintu masuk Kantor tersebut. Dihadapan mereka tampak berjaga puluhan Satpol PP dan aparat kepolisian dari Polres Tanggamus.

Puluhan massa itu berasal dari berbagai elemen mulai wartawan, LSM dan Ormas. LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Tanggamus menjadi motor aksi tersebut.

Unjuk rasa itu didukung oleh Asosiasi Jurnalis Online Lampung (AJO-L) Kabupaten Tanggamus, YPPKM, LSM MP3, dan sejumlah wartawan dari berbagai organisasi profesi yang ada di Kabupaten Tanggamus.

Dalam orasinya, perwakilan massa menyerukan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk membayarkan tagihan Advetorial media yang belum dibayarkan.

Merespon aksi massa, Asisten 1 Suaidi dan Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Suhartono, mewakili PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan menerima pengunjuk rasa untuk berdialog di ruang kantor asisten.

Dihadapan Asisten 1 Suaidi dan Kadis Kominfo Suhartono, satu persatu perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan keluhan dan tuntutannya. Tuntutan mereka salah satunya adalah meminta Dinas Kominfo membuka data rincian realisasi anggaran publikasi Advetorial media Tahun Anggaran 2023.

Karena satu jam berdialog tidak membuahkan hasil, kemudian Kadis Kominfo, dan Asisten 1, berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut pada Rabu 10 Januari 2024. Mendengar pernyataan Kadis Kominfo, berangsur-angsur massa pengunjuk rasa membubarkan diri.