​JAMBI — SATUKOMANDO.COM Pengamat sosial kemasyarakatan Dr. Noviardi menilai pelayanan di RSUD Raden Mattaher Jambi telah mengalami krisis serius yang mencerminkan kegagalan tata kelola rumah sakit rujukan provinsi. Keluhan pasien terkait antrean berjam-jam hingga ketidaktersediaan obat, yang bahkan memaksa peserta BPJS membeli obat di luar rumah sakit, disebutnya bukan lagi persoalan teknis semata, melainkan kegagalan manajemen yang sistemik.
​Menurut dr. Noviardi, kondisi tersebut bertentangan langsung dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menegaskan hak pasien atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, termasuk jaminan ketersediaan obat esensial. Ia menekankan bahwa dalam sistem JKN-BPJS, obat adalah hak pasien dan kewajiban negara, sehingga ketika pasien dipaksa membeli di luar, hal itu merupakan pelanggaran hak pasien dan bentuk kegagalan layanan publik.
​Ia menyoroti ironi besarnya alokasi anggaran pengadaan obat yang mencapai Rp24 miliar, namun tidak berbanding lurus dengan realitas pelayanan di lapangan. Kondisi ini menjadi indikator kuat buruknya tata kelola yang tidak bisa lagi ditutup dengan alasan teknis seperti kekurangan tenaga farmasi. Menurutnya, persoalan utamanya adalah manajemen yang tidak profesional serta lemahnya kontrol internal di dalam institusi tersebut.
​Lebih jauh, dr. Noviardi menilai rumah sakit telah terlalu sarat dengan intervensi non-medis dan kepentingan birokrasi-politik yang justru melumpuhkan fungsi pelayanan kesehatan. Ia menengarai terlalu banyak kepentingan di luar dunia medis dan dominasi pihak-pihak tertentu di dalam sistem yang mengakibatkan direktur rumah sakit kehilangan daya kendali profesionalnya. Jika rumah sakit dikelola dengan logika politik, bukan logika pelayanan kesehatan, maka kehancuran layanan dianggap sebagai sebuah keniscayaan.
​Atas kondisi tersebut, dr. Noviardi mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran dan pengadaan obat oleh BPK serta pengawasan serius dari aparat penegak hukum. Ia menegaskan, rumah sakit rujukan yang mengabaikan hukum dan etika pelayanan sejatinya telah kehilangan legitimasi moral di hadapan publik. Baginya, negara seharusnya hadir di ruang paling krusial, yakni keselamatan dan hak kesehatan rakyat, bukan sekadar melalui anggaran besar tanpa pelayanan yang nyata.
​