BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengunjungi kediaman calon siswa Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung di Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Kamis (2/7/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kesiapan calon peserta didik sekaligus melihat langsung kondisi keluarga mereka.
Dalam kunjungan tersebut, Jihan menyambangi keluarga Sudarto dan Parsilah. Pasangan ini memiliki dua anak yang dinyatakan lolos seleksi Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung, yakni Dewi Nurhafizah (16) dan Edi Qurniawan (12).
Dewi akan melanjutkan pendidikan di jenjang SMA dan bercita-cita menjadi prajurit Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad). Sementara itu, sang adik, Edi, akan menempuh pendidikan SMP dengan impian menjadi dokter.
Kunjungan dilakukan menjelang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027. Pemerintah Provinsi Lampung ingin memastikan calon siswa dan orang tua memahami mekanisme pendidikan, termasuk penyesuaian terhadap kehidupan di sekolah berasrama (boarding school).
“Hari ini saya mengunjungi salah satu calon siswa Sekolah Rakyat Provinsi Lampung untuk melakukan sosialisasi bahwa sebentar lagi akan dilaksanakannya MPLS yang akan dimulai pada 14 Juli mendatang,” ujar Jihan.
Selain memberikan penjelasan mengenai persiapan sekolah, Jihan turut mencermati kondisi rumah keluarga calon siswa. Ia menyatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti temuan tersebut agar keluarga yang membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap program bantuan perumahan.
“Kami juga melihat langsung kondisi rumah tempat tinggal calon siswa. Insya Allah akan kami integrasikan dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga keluarga dapat memperoleh bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya,” tambahnya.
Temui Calon Siswa yang Bantu Orang Tua Berjualan Pempek
Dalam agenda yang sama, Jihan mengunjungi calon siswa lainnya, Muhammad Arif Pratama (12), putra pasangan Romli dan Aminah Chandra.
Arif dinyatakan diterima di jenjang SMP Sekolah Rakyat. Di tengah kesehariannya, ia dikenal membantu orang tuanya berjualan pempek. Meski demikian, Arif memiliki cita-cita besar untuk mengabdi kepada negara dengan menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Jihan mengaku bangga melihat semangat dan cita-cita para calon siswa tersebut. Menurutnya, latar belakang ekonomi bukan alasan bagi anak-anak untuk berhenti bermimpi dan meraih pendidikan yang lebih baik.
Ia berpesan agar para calon siswa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan belajar tekun, menjaga disiplin, dan tidak mudah menyerah.
“Saya melihat anak-anak ini memiliki mimpi yang luar biasa. Ada yang ingin menjadi tentara, dokter, hingga polisi. Saya berharap mereka tetap tekun belajar, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Sekolah Rakyat hadir untuk membuka kesempatan yang sama bagi setiap anak agar dapat meraih cita-citanya. Insyaallah, dengan kerja keras dan doa, mereka kelak menjadi generasi yang membanggakan keluarga, daerah, dan bangsa,” pungkasnya.
Sekolah Rakyat Lampung Siapkan Sistem Asrama
Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung yang berlokasi di kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, dijadwalkan memulai MPLS pada 14 Juli 2026.
Sehari sebelumnya, tepatnya 13 Juli 2026, peserta didik dijadwalkan memasuki asrama untuk mengikuti sejumlah tahapan awal, antara lain pemeriksaan kesehatan, orientasi lingkungan sekolah, serta doa bersama sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
Sekolah dengan konsep asrama penuh (full boarding school) tersebut direncanakan menampung 413 peserta didik pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Para siswa berasal dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Berdasarkan data teknis yang disampaikan, sebanyak 270 peserta didik baru merupakan siswa yang lolos seleksi dari 15 kabupaten/kota. Adapun rincian sisa daya tampung dan komposisi siswa perlu dipastikan melalui data resmi penyelenggara.
Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah diharapkan dapat memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Dukungan pendidikan, pendampingan keluarga, dan akses terhadap hunian layak menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
